Blogroll

Sekilas Info

Tempat liburan wisata jakarta, taman wisata, tempat rekreasi anak dan wisata keluarga di jakarta (jabotabek, jabodetabek) beserta daftar harga tiket masuk, penginapan, daftar rekreasi renang, fasilitas rekreasi, harga paket rombongan seperti di pulau indah kapuk, damai indah golf, kidzania, musium istiqlal, kereta api wisata ancol, waterbom pantai indah kapuk, perahu angsa ancol, atlantis water adventure dll.

Kamis, 22 Desember 2011

PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI



PENDAHULUAN
Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Dalam pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru terpilih yakni Prof. Dr. Anwar Nasution pada tanggal 3 Desember 2004 dihadapan para karyawan Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta menyatakan untuk bertekad memberantas korupsi. Tekad ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh seluruh auditor yang bertugas memeriksa tanggung jawab pengelolaan keuangan negara/daerah. Latar belakang pendidikan beliau yang berasal dari disiplin ilmu bidang moneter dan lebih menguasai dan atau memahami masalah fiskal, maka beliau mengharapkan kepada pemerintah yang sekarang ini dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menerapkan kebijakan fiskal yang transparan atau yang biasa diucapkan oleh beliau adalah transparansi fiskal.
Tekad yang kuat dari seorang pemimpin semacam Prof. Dr. Anwar Nasution patut kita dukung sepenuhnya apabila kita mengharapkan pada penyelenggra negara untuk menjalankan pemerintahan secara jujur, bersih dan transparan. Terlebih lagi pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Wujud dari kepedulian beliau merupakan cermin dari keinginan BPK yang ingin mengupayakan jalannya roda pemerintahan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Meski pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan belum dapat memuaskan keinginan masyarakat.
Korupsi adalah penyakit yang harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Penerapan hukuman yang berat patut dijatuhkan agar membuat jera para pelakunya. Bukan Cuma sekedar sanksi administrasi/administratif, tapi juga sanski badan atau kurungan. Kalau sanksi ini belum juga dianggap berat, bisa dikenakan penjatuhan hukuman mati, agar para pelakunya atau orang yang akan coba-coba korupsi tergetar hatinya dan takut untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sudah barang tentu lembaga yang diharapkan sangat berperan adalah lembaga peradilan maupun lembaga kejaksaan agung serta mahkamah agung.
Pengertian-Pengertian
Untuk dapat memahami kedua undang-undang tersebut diatas, ada baiknya untuk memahami pengertian-pengertian berikut ini.
Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.
Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelengara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa adalah lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara dan mantan Penyelenggara Negara untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
Undang-Undang No. 28 dan No. 31 Tahun 1999
Sejak diundangkan pada tanggal 19 Mei 199 di Jakarta, maka undang-undang ini mulai berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan sejak tanggal 16 Agustus 1999.
Dasar dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah beberapa pertimbangan, akibat dari perkembangan keadaan yang terjadi di Tanah Air. Beberapa pertimbangan itu adalah karena tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; kedua, bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi; ketiga, bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsl sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan labih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi; dan keempat, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. b, dan c perlu dibentuk Undang-undang.yang baru tentang Pomberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Keempat dasar itulah yang menjadi bahan pertimbangan untuk menerbitkan atau mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Korupsi sudah menjadi penyakit kronis di tengah-tengah masyarakat dan untuk itulah diperlukan suatu undang-undang yang bisa membendung sekaligus meminimalisir atau bahkan jika dapat menghilang dari bumi Indonesia.
Tugas pemberantasan korupsi tidak dapat diemban sendirian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi dibutuhkan instansi lain, yakni selain instansi penegak hukum seperti kepolisan dan kejaksaan, juga instansi seperti Badan Pemeriksa Keuangan.
Otonomi Daerah
Dengan telah dikeluarkannya kebijakan baru dalam perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka diharapkan untuk masa yang akan datang pelaksanaan otonomi daerah lebih baik lagi.
Tuntutan masyarakat untuk membangun daerahnya sendiri berdasar atas kemampuan sendiri telah mendapat respon yang positif dari pemerintah. Untuk merealisasikan tuntutan masyarakat itu maka pemerintah mengabulkan permintaan masyarakat di daerah-daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing berdasar atas kemampuan sendiri, namun tetap terikat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 butir (6) dikatakan bahwa : “Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Dampak Otonomi Daerah
Banyaknya daerah yang ingin melaksanakan otonomi daerah yang didasarkan atas keinginan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan daerahnya dengan kemampuan sendiri dan berdasarkan aspirasi masyarakat, maka bermunculanlah daerah-daerah baru dari hasil pemekaran daerah/wilayah. Pemekaran wilayah/daerah semakin merata di seluruh Indonesia, sehingga daerah yang tadinya bergabung dengan pemerintahan sebelumnya kini berubah status menjadi mandiri.
Dampak dari otonomi daerah bukan cuma pemekaran daerah, namun juga hal-hal lain yang lebih mencengangkan masyarakat. Dimana sebelum adanya pemekaran wilayah/daerah, tindak pidana korupsi hanya terjadi pada tataran pusat, tetapi kini setelah terjadinya otonomi daerah, tindak pidana korupsi telah merambah ke seluruh daerah di tanah air.
Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan pengumuman Juru Bicara Istana yakni Andi Malarangeng yang mengumumkan adanya beberapa Kepala Daerah yang diindikasikan terlibat tindak pidana korupsi seperti Gubernur Propinsi Banten, Gubernur Nangroe Aceh Darussalam dan beberapa Kepala Daerah lainnya, sehingga perbuatan melawan hukum itu sudah berani dilakukan oleh aparat pemerintah daerah.
Sungguh ironi, perkembangan yang terjadi belakangan ini membuat hati kita miris dan trenyuh, bahwa tindak pidana korupsi telah menggerogoti sendi-sendi perekonomian hingga ke daerah.
Pelaku Korupsi
Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 yang termasuk pelaku tindak pidana korupsi adalah Korporasi dan Perseorangan atau Pegawai Negeri. Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) dikatakan : “ Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”, dan ayat (2) dikatakan : “ a. Pegawai Negeri sebagaimana undang-undang tentang Kepegawaian; b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; e. atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat”.
Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang tertuang dalam Bab IX Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif Dan Ganti Rugi pada Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi : “Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang”, dan “Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang”.
Tindak Pidana Korupsi
Hal ikhwal yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi diatur dalam beberapa pasal didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimulai dari pasal 2 hingga pasal 20 masuk dalam Bab II, sedangkan hal lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi diatur dalam Bab III dari pasal 21 hingga pasal 24. Kemudian dalam Bab IV tentang Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dipaparkan mulai dari pasal 25 hingga pasal 40.
Terakhir dalam Bab V tentang Peran Serta Masyarakat diatur mulai dari pasal 41 hingga pasal 42, kemudian dalam Bab VI tentang Ketentuan Lain-Lain hanya diatur dalam satu pasal dengan 4 ayat, yakni Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Selanjutnya Bab VII tentang Penutup terdiri dari dua pasal, yakni Pasal 44 dan Pasal 45.
Peraturan perundangan ini ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie pada tanggal 16 Agustus 1999 dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prof. Dr. Muladi, SH pada tanggal 16 Agustus 1999 di Jakarta.
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, menurut undang-undang nomor 31 Tahun 1999 adalah merupakan suatu bentuk kejahatan, baik dilakuan secara sendiri maupun bersama orang atau pihak lain yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah. Selanjutnya dikatakan akibat dari perbuatan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Dilihat dari pernyataan diatas dapat dipahami sebagai hukuman yang cukup setimpal yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi, bahkan dapat dijatuhi hukuman paling berat menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
Landasan Hukum Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan adalah Lembaga Tinggi Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas Pemerintah. Demikian bunyi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 dalam Bab I Kedudukan Pasal 1.
Badan Pemeriksa Keuangan sejak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Tentang Keuangan pada Pasal 23 ayat (5) sebelum diamandemen : “Untuk memeriksa tanggung-jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang”, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 (belum diperbaharui atau diamandemen) sebagai lembaga yang berhak memeriksa keuangan negara, baik pengelolaan maupun pertanggungjawabannya yang tercantum dalam Pasal 2 butir (a) : “Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa tanggung jawab Pemerintah tentang Keuangan Negara”, butir (b) : “Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”, butir (c) : “Pelaksanaan pemeriksaan seperti dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang” dan butir (d) : “Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang disahkan pada tanggal 14 Januari 12004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang disahkan pada tanggal 19 Juli 2004.
Keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan adalah juga berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen untuk yang ketiga kalinya tercantum dalam Bab VIII A tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada Pasal 23E, 23F dan 23G berbunyi sebagai berikut :
Pasal 23E :
(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri;
(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya;
(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/ atau badan sesuai dengan undang-undang.
Pasal 23F :
(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden;
(2) Pemimpin Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
Pasal 23G :
(1) Badan Pemriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinisi;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Bab VIII pada Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan secara tegas tentang kewenangan BPK terhadap pengelolaan keuangan negara yang biasa disebut APBN dan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang biasa disebut APBD. Pada Pasal 30 ayat (1) berbunyi : “Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”, ayat (2) : “Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya”. Pada Pasal 31 ayat (1) berbunyi : “Gubernur/Bupati/Walikota menayampaikan rancangan peraturan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”, ayat (2) : “Laporan Keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah”.
Dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Bab VII Pemeriksaan Eksternal pada Pasal 71 ayat (2) berbunyi : “Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Lingkup Pemeriksaan
Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara ada dua ayat menurut Pasal 2, yakni : ”Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara”, dan ”BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara”. Pada Pasal 3 ayat (1) berbunyi : ”Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara”, dan ayat (2) : ”Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh Akuntan Publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan”.
Kemudian untuk memperjelas dari lingkup pemeriksaan BPK, pada Pasal 4 dari ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum seperti berikut : ayat (1) ”Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu”, ayat (2) ”Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan”, ayat (3) ”Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas”, dan ayat (4) ”Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)”.
Dapat dijelaskan disini bahwa pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang selain pemeriksaan atas laporan keuangan dan pemeriksaan atas kinerja, yakni pemeriksaan yang dilakukan terhadap pendapatan dan terhadap belanja serta pemeriksaan yang bersifat menindaklanjuti terhadap adanya indikasi yang mengarah pada perbuatan korupsi atau tindak pidana kourpsi. Pemeriksaan yang berindikasi KKN adalah pemeriksaan yang dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan rutin seperti pemeriksaan atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau pemeriksaan atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disebut dengan pemeriksaan investigasi.
Standar Pemeriksaan
Dalam melakukan pemeriksaannya BPK senantiasa menerapkan standar pemeriksaan menurut Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang diterbitkan oleh BPK-RI Tahun 1995, Panduan Manajemen Pemeriksaan, dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
Kewenangan Waktu Melakukan Pemeriksaan
Kewenangan BPK sewaktu melakukan pemeriksaan menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara seperti yang tertuang dalam Pasal 10 Bab II Lingkup Pemeriksaan, yakni : a. Meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, b. Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya, c. Melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang dan dokumen pengelolaan keuangan negara, d. Meminta keterangan kepada seseorang, dan e. Memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Dalam rangka meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, BPK dapat melakukan pemanggilan kepada seseorang, demikian bunyi Pasal 11.
Berpegang pada kewenangan ini, maka kepada barang siapa yang sengaja tidak menyampaikan dokumen yang dibutuhkan sewaktu BPK melakukan pemeriksaan atau barang siapa yang bermaksud menghalang-halangi atau bermaksud menggagalkan pemeriksaan, maka akan dikenakan sanksi berupa pidana dan denda. Hal ini diatur dalam Bab VI Ketentuan Pidana Pasal 24 mulai dari ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Adapun pasal dan ayat yang mengatur ketentuan ini adalah sebagai berikut : ayat (1 : ”Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara palaing lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)’ ayat (2) : ”Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi dan/atau menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”, ayat (3) : ”Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tanpa menyampaikan alasan penolakan secara tertulis dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” dan ayat (4) : ”Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan atau membuat palsu dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
Peran Apa Saja Yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pemberantasan Korupsi
  1. Peran Audit
Pemeriksaan (audit) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah sebagai wujud kepedulian terhadap penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, tak ada salahnya BPK turut berpartisipasi dalam pengisian daftar kekayaan para auditornya. Kegunaan dari mengisi daftar kekayaan (dari para auditornya) adalah atas dasar kesadaran dan kebersamaan untuk menciptakan negeri yang sama-sama kita cintai benar-benar kondusif, transparan dan jujur terhadap jumlah kekayaan yang dimiliki. Menilai orang lain bersih, sudah sepatutnya terlebih dulu adalah diri sendiri yang bersih, sebagai cerminan hidup yang bersih dan bisa dijadikan contoh atau teladan bagi orang yang hendak diperiksa.
Seorang auditor yang tugas sehari-harinya memeriksa akan lebih dihormati dan dihargai oleh auditeenya, mengingat interaksi yang terjadi tak lepas dari godaan dan rayuan dari kedua belah pihak terkait. Godaan dan rayuan bisa datang dari siapa saja, entah itu auditor atau pun auditeenya. Interaksi sosial antara auditor dan auditee senantiasa diwarnai kepentingan-kepentingan terhadap keamanan dan kenyamanan serta keselamatan dan kesejahteraan dari individu yang terlibat.
Selanjutnya peran yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK selama ini memang kepada keadaan yang sudah terjadi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah atau yang berkenaan dengan realisasi anggaran. Pemeriksaan BPK didasarkan pada Undang Nomor 5 Tahun 1973 dalam Bab I mengenai Kedudukan pada Pasal 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah Lembaga Tinggi Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak di atas Pemerintah, dan dalam Bab II tentang Tugas, Kewajiban dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan pada Pasal 2 sebagai berikut :
1. Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa tanggung jawab Pemerintah tentang Keuangan Negara;
2. Badan Pemerksa Keuangan bertugas untuk memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bealanja Negara.
Sebenarnya pemeriksaan pengelolaan keuangan negara/daerah bisa juga diterapkan pada pemeriksaan anggarannya, karena jika hal ini dilakukan adalah suatu langkah maju pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Bukan suatu yang haram dikerjakan oleh BPK seandainya kebijakan ini juga diterapkan. Hal ini bisa dikatakan semacam melakukan pencegahan sejak dini akan terjadinya tindak pidana Korupsi. Gembar gembor yang selama ini didengungkan oleh BPK adalah hendak memberantas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), sehingga gaungnya begitu menggema di telinga masyarakat. BPK belum lama ini menemukan kasus perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri maupun orang lain, merugikan keuangan negara/daerah dan menguntungkan kelompok atau korporasi, telah dilakukan oleh para Kepala Daerah dengan melakukan tindak pidana korupsi.
Para pejabat daerah yang sudah dijatuhi hukuman maupun yang baru diindikasikan korupsi membuat deretan panjang masalah di negeri ini. Sendi-sendi perekonomian sudah demikian parah keadaannya. Belum usai krisis ekonomi melanda Indonesia, tiba-tiba krisis yang lebih memperparah perekonomian Indonesia, yakni kasus korupsi.
Untuk itu peran BPK ke depan bukan hanya memeriksa realisasi anggaran namun juga memeriksa anggarannya. Dengan tujuan sebagai shock terapy, agar penyakit itu dideteksi sejak awal disusunnya anggaran. Pengertian disini bahwa BPK bukan bertindak ‘over protective’ ikut terlibat menyusun anggaran, tetapi untuk mengetahui perihal atau maksud dianggarkannya suatu kegiatan/proyek, kenapa dianggarkan sekian-sekian, dan apa perlunya anggaran itu diadakan.
Penyusunan anggaran yang dilakukan oleh Panitia Anggaran bukan sebagai jaminan tidak adanya praktek-praktek kolusi, korupsi maupun nepotisme. Sebagai orang yang sehari-hari menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan setidak-tidaknya dapat menggoda hati nuraninya untuk melakukan pelanggaran walau sekecil apapun. Dalam penyusunan anggaran bukan suatu hal yang mustahil kalau ada permainan atau kolusi antar instansi terkait, yakni antara pemerintah daerah melalui biro atau bagian keuangan serta sekretariat dewan/dewan yang menjadi panitia anggaran untuk meluluskan atau memuluskan rencana anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah.
Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal ini belum dan atau tidak mengantisipasi latar belakang penyusunan anggaran ini. Badan Pemeriksa Keuangan hanya melakukan pemeriksaan terhadap anggaran yang telah direalisasikan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Surat Pertanggungjawaban (SPJ) itu adalah dokumen atau berkas yang bisa berupa buku-buku, lembaran-lembaran, baik itu kuitansi maupun alat bukti lainnya.
Ketika SPJ itu yang berupa laporan keuangan diketahui berindikasikan korupsi, maka yang berhak melakukan penyidikan adalah lembaga yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK. Dalam hal ini BPK untuk menindaklanjuti temuan yang berindikasikan korupsi bisa diteruskan dengan Pemeriksaan Investigasi, yakni dengan landasan yang cukup memenuhi unsur-unsur korupsi dan sudah pasti mengenai angka-angkanya.
Beberapa prestasi BPK yang menyebutkan adanya dugaan korupsi di beberapa daerah yang dilakukan oleh aparatur negara, seperti Gubernur, Bupati maupun Walikota atau oleh pihak terkait telah memuat daftar panjang di beberapa media masa daerah maupun media massa nasional. Selain itu media penyiaran semacam televisi juga telah menyiarkannya melalui siaran berita atau fokus berita (masing-masing siaran televisi mempunyai versi dan nama tersendiri untuk penyebutan siaran beritanya).
Terungkapnya kasus korupsi di Propinsi Banten yang dilakukan oleh Gubernur merupakan hasil kerja BPK di daerah/Perwakilan III DKI, terungkapnya kasus korupsi di Sumatera Barat (Padang) yang dilakukan oleh anggota dewan yang terhormat adalah hasil kerja BPK Perwakilan I Medan (Sumatera Utara), terungkapnya kasus korupsi di Lampung yang dilakukan oleh anggota dewan yang terhormat adalah hasil kerja BPK Perwakilan II Palembang (Sumatera Selatan).
Kasus-kasus korupsi yang dilakukan anggota dewan terjadi pada tataran penyalahgunaan anggaran yang biasanya dilakukan berupa Perjalanan Dinas Fiktif, Biaya Penunjang Kegiatan Operasional Dewan, Perbaikan Tunjangan Penghasilan dan Tunjangan Purna Bhakti. Selain itu pelanggaran yang dilakukan adalah penyalahgunaan biaya tunjangan perumahan dinas, yang seharusnya diberikan dalam bentuk uang sewa bagi mereka yang belum memiliki rumah jika pengadaan rumah dinas belum tersedia.
Bagi Badan Pemeriksa Keuangan, kasus-kasus yang diungkapkan adalah kasus-kasus yang menonjol dan sangat siginifikan serta material dari segi kualitas maupun segi kuantitas. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan kasus semacam ini banyak terjadi hampir di tiap daerah dan sepertinya merata dimana-mana.
Lain di Dewan lain pula di Pemerintah Daerah. Di Pemerintah Daerah pelanggaran yang terjadi pada tataran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah, Perjalanan Dinas Fiktif, pelaksanaan pekerjaan proyek/kegiatan jalan dan jembatan, gedung dan bangunan, serta penyalahgunaan wewenang/jabatan. Penilaian pelanggaran ini juga didasarkan atas masalah yang sangat signifikan atau material, baik kualitas maupun kuantitas.
Pemerintah Daerah termasuk juga anggota Dewan sepertinya sudah kompak dan serempak dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran diatas. Itulah fakta.
  1. Peran Judicial Review
Ketika Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan
  1. Peran Melaporkan Kekayaan Para Pejabatnya
Pemeriksaan Berindikasi KKN
Pemeriksaan yang mengarah pada Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana diinginkan oleh Undang-Undang Momor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pemeriksaan yang diharapkan oleh masyarakat agar tercipta penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme sebagaimana diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme harus benar-benar dapat dijawab oleh BPK. Harapan yang begitu besar berada di pundak BPK, melalui aparatur pemeriksanya atau auditornya. Auditor inilah yang berperan di lapangan untuk mengetahui keadaan atau kondisi pengelolaan keuangan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, serta merugikan keuangan negara/daerah.
Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir (1) sampai dengan butir (17) bila di cermati dengan seksama dan benar, maka akan diperoleh suatu petunjuk yang jelas dan dapat dijadikan panduan untuk memahami pasal-pasal berikutnya. Apa dan bagaimana keuangan negara/daerah itu berdasar Ketentuan Umum tersebut dirangkai dengan Pasal 2 lebih menegaskan lagi makna keuangan negara/daerah. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (5) maupun ayat (6) berbunyi : ”Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN”, dan ”Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD”.
Pemeriksaan yang berindikasikan KKN sangat diharapkan oleh Pimpinan BPK, karena semangat reformasi yang ada pada pimpinan BPK untuk dapat menjawab tuntutan masyarakat, agar BPK dapat mengungkap dan menjerat pelaku tindak pidana korupsi.
Pada Pasal 2 hingga Pasal 20 sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi di salah satu pasalnya menjelaskan bahwa : “ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian pada pasal berikutnya juga dijelaskan tentang hukuman yang lebih berat dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana korupsi yakni hukuman mati. Bunyi pasal itu adalah : ” Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.
Sanksi atau hukuman telah jelas diatur dalam ketentuan tersebut, tetapi berkenaan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK masih merujuk pada ketentuan yang menetapkan perbuatan korupsi dengan empat unsur, yakni adanya perbuatan melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, memperkaya diri sendiri atau pihak lain, serta merugikan keuangan negara/daerah.
Seputar penyebutan korupsi dengan empat unsur masih menjadi perdebatan di internal BPK, karena dari empat unsur tadi harus terpenuhi, baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi.
Jika melihat isi atau materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebenarnya tidaklah terlalu sulit mendefinisikan pengertian perbuatan melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, memperkaya diri sendiri atau pihak lain, serta merugikan keuangan negara/daerah.
Terlepas dari perdebatan tentang penilaian korupsi yang harus memenuhi empat unsur, menurut undang-undang yang ada sangat banyak diatur dalam pasal-pasalnya. Seperti contoh diatas, contoh lain pada Pasal 4 dikatakan bahwa : ”Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.
Sebagaimana dikatakan sebelumnya, bahwa jenis-jenis pemeriksaan BPK adalah pemeriksaan atas laporan keuangan dan pemeriksaan atas kinerja, juga pemeriksaan atas pendapatan dan belanja. Sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tersebut BPK dapat melakukan penelusuran atas bukti-bukti awal menyangkut kebenaran, keabsahan atas data-data dan informasi yang berindikasi KKN. Pabila ditemukan perbuatan yang mengarah kepada pidana atau perbuatan melawan hukum, maka hasil dari investigasi tersebut selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian dan/atau pihak kejaksaan. Penyampaian sebagaimana dimaksud tercantum dalam Pasal 14 Bab III Pelaksanaan Pemeriksaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Contoh Kasus
Kamis, 15 September 2005 21:02:00 (Republika Online)
Kejati Tetapkan Empat Tersangka Kasus Korupsi Bitung
Manado-RoL -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) telah menetapkan sedikitnya empat tersangka dalam dua kasus korupsi di Kota Bitung, dari enam kasus hasil laporan masyarakat, kata Juru Bicara Kejati Sulut, Rein Tololiu.
Sedikitnya ada enam kasus yang ditangani Kejati berkaitan dengan laporan tersebut, dimana dua sudah masuk dalam tahap penyidikan, sementara empat masih dalam tahap penyelidikan, kata Tololiu, Kamis di Manado, Sulut.

Tololiu mengatakan, dalam tahap penyidikan masing-masing proyek TV Bitung senilai Rp7 miliar dengan tersangkanya SM, seorang Pimpro serta proyek pemecahan ombak senilai Rp4 miliar dengan tiga orang tersangka yakni ALT ( Pimpro) , JA Direktur PT Tri Eka Cipta serta AW, Direksi lapangan.

Kejaksaan masih terus melakukan pengembangan penyidikan terhadap kedua kasus tersebut, dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangkanya akan bertambah. Kejaksanaan belum menahanan keempat tersangka tersebut sebab untuk melaksanakannya diatur dalam KUHAP, seperti tersangka ingin melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

Penilaian sementara tidak ada indikias keempat tersangka itu untuk melariarikan diri atau menghilangkan barang bukti, tetapi ini semua tidak akan menutup kemungkinan sewaktu-waktu dilakukan penahanan.

Tololiu mengatakan, sementara empat kasus lainnya masih dalam tahap penyelidikan masing-masing, dugaan penyimpangan pengadaan buku paket pendidikan untuk siswa Sekolah dasar hingga Sekolah Menengah Atasa tahun 2004, dugaan Mark Up pembelian anah lokasi Gedung Kesenian, dugaan proyek fiktif pembangunan jembatan di Girian Bawah dan dana lobi penetapan Bitung sebagai kawasan Free Trade Zone. ant/pur
BPK RI sebelum Reformasi
Sebelum direformasi, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selain memiliki kantor pusat di Jakarta, juga memiliki kantor perwakilan di Medan, Yogyakarta dan Ujung Pandang (sekarang Makassar). Kemudian dari ketiga kantor perwakilan tersebut dimekarkan menjadi 3 (tiga) kantor perwakilan lagi, yakni Kantor BPK-RI Perwakilan Palembang (Sumsel) berasal dari Kantor BPK-RI Perwakilan Medan (Sumut), Kantor BPK-RI Perwakilan Denpasar (Bali) berasal dari Kantor BPK-RI Perwakilan Yogyakarta (DIY) dan Kantor BPK-RI Perwakilan Banjarmasin berasal dari Kantor BPK-RI Perwakilan Ujung Pandang (sekarang Makassar, Sulsel).
Reformasi Birokrasi Di Tubuh BPK


2004
2005
2006
2007
2008
Jumlah pegagawai terdiri dari :
2,854
2,991
3,504
4,305
4,382
Pegawai Auditor :
2,317
2,378
2,491
2,499
2,644
1. Kantor Pusat
1,391
1,357
1,311
1,395
1,114
2. Kantor Perwakilan
926
1,021
1,180
1,104
1,530
Pegawai Non Auditor :
537
613
1,013
1,738
1,806
1. Kantor Pusat
294
316
871
655
448
2. Kantor Perwakilan
243
297
565
1,151
867
Penyebab
a. Pemerintah Pusat harus lebih bijak lagi mencermati kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerah dan segera melakukan langkah-langkah perbaikan ke depan dengan cara melakukan pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran lebih ketat yang mengarah kepada unsur efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparansi serta akuntablel.
b. Penyebab Internal maupun Eksternal yang mempengaruhi jalannya kegiatan pemerintahan berupa pengawsan maupun koordinasi dan sebagainya.

Reaksi:

0 komentar:

Poskan Komentar

SYARAT-SYARAT PESERTA LELANG :

1. Telah memiliki TANDA DAFTAR PERUSAHAAN yang dinyatakan oleh Departemen Perdagangan

2. Telah terdaftar pada Pemerintah Pusat/Daerah sebagai REKANAN

3. Telah memiliki NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

4. Telah terdaftar pada KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI di Pusat/Daerah

5. Ada Akta Notaris sebagai Bukti Pendidirian Perusahaan

6. Memiliki Alamat Usaha yang jelas dan mudah dijangkau dengan Pos

7. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku

8. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku

9. Memiliki keahlian, pengalaman dan kemampuan tekhnis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa

10. Tidak dalam Pengawasan Pengadilan,tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanski/pidana

11.Secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani kontrak

12.Sebagai Wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SP) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir dan foto copi Surat Setoran Pajak PPh Pasal 29

13.Dalam kurun waktu empat (4) tahun terakhir, pernah memperoleh pekerjaan pengadaan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari tiga (3) tahun

14.Memiliki Sumber Daya Manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa

15. Tidak masuk Daftar Hitam

16. Khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan di atas kecuali angka (13)

Peserta Lelang Prakualifikasi

1. Mengambil Formulir Peserta Lelang pada saat Prakualifikasi

2. Memiliki Kekayaan Bersih sebesar Rp.200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) jika sebagai kelompok usaha kecil, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

3. Milik Warga Negara Indonesia, bukan merupakananak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupiun tidak langsung dengan Non Usaha Kecil (Non Usaha Kecil adalah perseroangan atau badan usaha yang tidak memnuhi kriteria sebagai usaha kecil)

4. Membuat Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti pengadaan barang/jasa

5. Penyedia barang/jasa yang keikutsertannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa

6. Terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa dinilai melaui proses prakualifikasi atau pascakualifikasi oleh Pantia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

7. Penyedia barang/jasa menandatangani Surat Pernyataan di atas meterai bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar dan apabila diketemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calaon pemenang, dimasukkan dalam Daftar Hitam sekurang-kurangnya dua (2) tahun dan tidak boleh mengikuti pengadaan untuk dua (2) tahun berikutnya serta diancam dituntut secara perdata dan pidana

8. Memiliki Surat Keterangan dukungan dari Bank Pemerintah/Swasta untuk mengikuti pemilihan penyedia barang in sekurang-kurangnya 5 % (lima persen) nilai proyek atau nilai paket pemasokan ini, kecuali Penyedia Barang adalah Usaha Kecil termasuk Koperasi

9. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yangdimilikinya

KEPANITIAAN

A. Syarat-Syarat menjadi Panitia Lelang :

1. Memiliki integritas moral

2. Memiliki disiplin tinggi

3. Memiliki tangung jawab dan kualifikasi tekhnis dan manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankannya

4. Memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

5. Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan

6. Berdasarkan usulan Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 9 diangkat oleh Bupati dengan Surat Keputusan (SK)

7. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Panitia/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan

8. Memahami isi dokumen pengadaan/metoda dan prosedur pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden ini

9. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang mengangkat dan menetapkan sebagai Panitia/Pejabat Pengadaan

B. Pembiayaan Pengadaan

  1. Honorarium Pengguna Barang/Jasa, Panitia/Pejabat Pengadaa, Bendaharawan dan Staf Proyek/Kegiatan

C. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri

  1. Pengguna Barang/Jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate (HPS/OE) yang dikalkulasikan secarav keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan
  2. HPS disusun oleh Panitia/Pejabat Pengadaan dan ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa
  3. HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran
  4. Nilai Total HPS terbuka dan tdiak bersifat rahasia
  5. HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan

D. PASCAKUALIFIKASI

JIKA :

1. Penyedia Barang/Jasa tidak memberikan data dan informasi yang benar terhadap hal-hal :

  • Tidak dipenuhinya Jaminan Penawaran
  • Tidak dipenuhinya Jaminan Pelaksanaan
  • Masa berlaku Surat Izin Usaha Perdagangan telah KADALUWARSA dan belum diperpanjang atau saat pendaftaran sedang diperpanjang
  • Tidak terdapat TENAGA AHLI yang dipersyaratkan oleh Peraturan Perundangan (dhi. KEPPRES 80 Tahun 2003)
  • Belum ada Surat Izin Tempat Usaha

Mengenai Saya

Foto Saya
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Berjihadlah di jalan ALLAH, dalam setiap nafas hidupmu, disetiap detik dan detak jantungmu. Raih Ridho Allah dan Ampunannya.
Ada kesalahan di dalam gadget ini