BPK RI Berikan Opini WTP DPP kepada Kementerian PU dan Kementerian Kehutanan

Selasa, 18 Juni 2013, Badan Pemeriksa Keuangan RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Kehutanan tahun 2012. Kedua Kementerian tersebut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) dari BPK RI.

Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum disampaikan oleh Anggota BPK RI, Ali Masykur Musa kepada Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta. Ali Masykur Musa menyampaikan pentingnya kementerian untuk mempertanggungjawabkan keuangan negara yang digunakan. “Kualitas pertanggungjawaban keuangan tercermin dari opini yang BPK RI berikan terhadap laporan keuangan entitas,” ungkapnya.

Kementerian Pekerjaan Umum berhasil meningkatkan kualitas laporan keuangannya, yaitu dari opini Wajar Dengan Pengecualian pada Laporan Keuangan tahun 2011 menjadi WTP DPP pada tahun 2012. “Untuk laporan keuangan Kementerian PU tahun 2012, BPK RI memberikan opini WTP DPP,” jelas Ali Masykur Musa yang didampingi oleh Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK RI, Saiful Anwar Nasution.

Menurutnya, ada dua hal yang menjadi tolak ukur untuk melihat kewajaran Laporan Keuangan Kementerian PU, pertama adalah mengenai Aset. Kementerian PU telah melakukan banyak perbaikan  terkait proses Inventarisasi  dan Penilaian Aset Negara di Kementerian PU. Kedua, besarnya nilai temuan di Kementerian PU (dari jumlah anggaran kementerian PU sebesar Rp67 triliun) dibawah angka Planning Materiality. “Berdasarkan aset dan berdasarkan Planning Materiality yang jauh di angka Rp67 miliar, maka inilah yang menjadi tolak ukur BPK RI memberikan opini atas laporan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara di Kementerian PU,” tegas Anggota BPK RI.

Sebelumnya, pada hari yang sama, Ali Masykur Musa menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan tahun 2012 kepada Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta.

Dengan opini WTP DPP yang diperoleh saat ini, BPK RI menilai Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan tahun 2012 telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan paragraf penjelasan pada akun Persediaan. BPK RI berharap agar permasalahan yang menjadi paragraf penjelasan dalam opini segera diselesaikan.

Pada kesempatan tersebut, Anggota BPK RI menyampaikan perlunya jajaran kementerian untuk terus membenahi sistem pengelolaan dan penatausahaan  keuangan negara, sehingga mendapat opini WTP. Pimpinan kementerian diharapkan segera menyusun Rencana Aksi untuk menindaklanjuti permasalahan Sistem Pengendalian Intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Read More

BPK RI Serahkan LKKL Tahun 2012 Kepada 19 Kementerian/Lembaga

Senin, 17 Juni 2013, Badan Pemeriksa Keuangan RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) Tahun 2012 di lingkungan Auditorat Keuangan Negara I kepada 19 Kementerian/Lembaga di Kantor BPK RI, Jakarta. Auditorat Keuangan Negara I memiliki bidang tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

Penyerahan dilakukan oleh Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, kepada para pimpinan kementerian/lembaga didampingi oleh Anggota BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara dan Auditor Utama Keuangan Negara I, Gatot Supiartono. Laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan antara lain, LHP atas Laporan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM dan Badan Intelijen Negara.

Hasil pemeriksaan BPK RI atas LKKL tahun 2012 menunjukan adanya peningkatan kualitas laporan keuangan pada kementerian/lembaga. Hal ini dapat dilihat dari opini yang BPK RI berikan kepada kementerian/lembaga mengalami peningkatan dari tahun lalu. Pada LKKL Tahun 2012 ini, sebanyak 15 kementerian/lembaga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan 4 kementerian/lembaga yang masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Dari seluruh pemeriksaan LKKL Tahun 2012, BPK RI masih menemukan permasalahan yang sama dan terus berulang terjadi pada setiap pemeriksaan laporan keuangan pada kementerian /lembaga. Sejak Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2012, permasalahan tersebut yaitu kelemahan pengendalian intern dalam pengelolaan belanja yang perlu mendapat perhatian dan segera dibenahi oleh pimpinan kementerian/lembaga.

Kelemahan tersebut mengakibatkan penyalahgunaan dan penyimpangan realisasi belanja yang berpotensi merugikan negara. Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan BPK RI menemukan adanya realisasi belanja terindikasi fiktif, duplikasi pembayaran, kelebihan pembayaran pekerjaan.

Selain itu,  kelemahan yang lain adalah pembayaran pekerjaan yang melebihi tingkat penyelesaian pekerjaan, barang hasil pengadaan yang tidak tercatat oleh pengelola barang dan tidak tercatatnya nilai belanja barang yang menambah nilai aset oleh operator Simak BMN.

BPK RI juga melihat permasalahan lain dalam pemeriksaan LKKL Tahun 2012 yang perlu mendapat perhatian, antara lain permasalahan yang terkait penatausahaan aset tetap, kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penatausahaan hibah, pemanfaatan barang milik negara, dan peran Aparat Pengawasan pemerintah (APIP).

Read More

Korupsi , Mesin Pembunuh Massal

Oleh : Muhammad Dahrum, M. Pd*

Jika ditanya tentang siapa pemimpin yang bersih dari korupsi, maka perlu berpikir lama untuk menjawabnya. Nyaris tidak ditemukan dalam lintasan memori, karena banyaknya pelaku praktik curang yang satu ini. Namun sangat berbeda jika pertanyaan dibalik, siapa pemimpin yang melakukan korupsi. Akan sangat mudah dalam memberikan jawaban dan hampir semua orang mampu menyebutkan siapa saja pelakunya.
Praktik korupsi semakin marak yang merambah berbagai instansi pemerintahan. Mulai lembaga legislatif yang memproduksi peraturan (legislasi), sampai lembaga pendidikan yang mencetak generasi. Lembaga legislatif menduduki posisi puncak dalam hal korupsi. Riset PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi) pada semester II tahun 2012 dengan fokus utama terkait korupsi dan pencucian uang oleh anggota legislatif, menyebutkan sebanyak 69,7% anggota legislatif terindikasi tindak pidana korupsi. Detiknews.com (3/5/2013).
Legislator yang terjerat korupsi berasal dari  partai koalisi setgab (Sekretariat Gabungan). Semua parpol yang tergabung di dalamnya terlibat. Inilah sebabnya Ketua DPR Marzuki Ali mengatakan korupsi semacam arisan. Semua melakukan dan semua di seret ke pengadilan. Tingginya tingkat korupsi yang dilakukan elit parpol dan pemerintahan, menyebabkan rapuhnya pemerintahan akibat digerogoti korupsi. Bagai ikan yang membusuk dimulai dari kepalanya, kemudian menjalar ke seluruh tubuh. Korupsi akhirnya menjalar sampai pada tingkat pimpinan di daerah. Kementerian dalam negeri mencatat sejak 2004 hingga juli 2012 ada ribuan pejabat daerah yang terlibat. Mulai dari gubernur, walikota, bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah.
Korupsi adalah tindakan kriminalitas seperti kejahatan lainnya yang memakan korban. Letak perbedaan mungkin pada caranya yang elegan dan hasil yang didapatkan. Sama-sama merusak tatanan kehidupan, namun kejahatan korupsi memiliki episentrum yang lebih besar. Kalau seseorang terlibat mengkonsumsi narkoba misalnya, maka kejahatan ini akan merusak dirinya sendiri. Menimbulkan kecanduan, badan sakit-sakitan ataupun bisa gila karenanya. Beda halnya dengan koruptor yang menyebabkan banyak orang kurang gizi, banyak orang sakit-sakitan yang berujung pada kematian. Fasilitas kesehatan, pendidikan dan lainnya ‘dibuat’ minimalis oleh kejahatan korupsi. Negara tidak sanggup menyediakan sarana yang pantas bagi seluruh rakyat, karena sebagian keuangannya telah diamputasi.
Industri Politik
Hukum dibuat untuk dilanggar. Itu dulu saat Indonesia masih di awal kemerdekaan. Anggota legislatifnya masih berada dibawah ketiak pemimpin tiran. Lain halnya saat ini atas nama kebebasan pelanggaran terhadap peraturan telah dibuat sejak awal. Main mata antara eksekutif dan legislatif lahirlah UU yang menyengsarakan. Belum lagi dengan UU pesanan asing dengan imbalan yang lumayan, telah menyebabkan tergadainya SDA bangsa ini. Diantaranya UU migas dibuat untuk melanggengkan swasta asing berdikari di tanah pribumi. Undang-undang yang lahir memberikan kebebasan eksplorasi dan eksploitasi. Sehingga ketika harga minyak dunia melambung tinggi pihak asing memperoleh keuntungan besar dan rakyat harus membeli dengan harga tinggi dari bumi mereka sendiri.
Ditengah kehidupan sulit, rakyat kembali dibuat pusing tujuh keliling. Keinginan kuat pemerintah untuk menaikkan harga BBM terus dihembuskan. Bertambah beratlah beban hidup akibat harga-harga melambung tinggi. Inflasi yang dipicu oleh kebijakan mahalnya sumber daya (BBM) menyebabkan banyak orang yang hampir miskin menjadi benar-benar miskin. Jikapun ada semacam BLT (bea langsung tunai) tentu sementara dan setelah itu rakyat kembali menderita.

Mahalnya ‘Kursi’
Para peminat kursi kekuasaan harus mengeluarkan biaya besar untuk kegiatan kampanye dalam rangka mendongkrak citra. Persaingan dana sangat ketat disamping memiliki popularitas. Popularitas dapat tercipta atau ditingkatkan melalui pemberian sumbangan atau bantuan-bantuan yang kesemuanya bermuara pada satu kata, yaitu uang. Untuk itu calon penguasa harus bergerilya lebih keras untuk mencari dana yang lazim dilakukan melalui dua cara. Pertama, melalui sumbangan anggota mereka yang duduk di legislatif. Tindakan ini memaksa anggota dewan menggelembungkan pundi-pundi kekayaan dengan cara ilegal, seperti korupsi, fee proyek atau mark up proyek, dll. Agar jagoannya bisa mendapatkan kekuasaan.
Cara kedua, menerima sumbangan dari para pengusaha ‘industri politik’ dengan melakukan investasi dananya kepada calon-calon kepala daerah. Ketika kekuasaan diraih, kongkalikong akhirnya terjadi. Penguasa harus tunduk pada kemauan broker guna memuluskan proyek-proyek mereka. Tidak mengherankan jika akhirnya ada proyek yang asal-asalan atau bahkan tidak tepat sasaran. Akhirnya semangat untuk mensejahterakan rakyat hanyalah angan-angan kosong belaka. Para pemilik modal yang telah melakukan investasi politik mendapatkan kesempatan secara efektif dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kebijakan para penguasa lebih menguntungkan pemilik modal/ kelompok kaya yang telah menyokong calon penguasa mendapatkan kekuasaann. Sehingga yang kaya akan semakin kaya dan golongan masyarakat miskin akan semakin terpinggirkan.
Keadaan ini akan menimbulkan ketimpangan, bahkan di belahan dunia lainnya juga terjadi demikian. Di Amerika Serikat misalnya, yang menjadi kiblatnya peradaban pemerintahan saat ini. Sejak tahun 1980-2005, 80% kekayaan hanya dimiliki oleh 1% penduduknya. Konsentrasi kekayaan pada kelompok kecil tentu berakibat pada meningkatnya kemiskinan pada kelompok besar suatu bangsa. Sehingga meningkatlah problem sosial bagi masyarakatnya. Seperti, tingginya angka bunuh diri yang mencapai 1 juta jiwa dilaporkan setiap tahunnya. Begitu juga dengan Inggris yang tidak jauh berbeda dengan AS, setiap 2 jam ada 1 orang yang mengakhiri hidupnya. Bagaimana dengan Indonesia, sama saja. Hal yang berbeda adalah masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim memiliki rambu-rambu (pahala dan dosa) dalam meniti kehidupan sebagai penangkalnya. Jika tidak, mungkin angka kriminalitas dan problem sosial lainnya akan dapat melampau masyarakat eropa sekalipun. Kemiskinan merupakan mesin pembunuh yang amat kejam, akibat sistem mahal yang membidani ketamakan.

Korupsi harus dihentikan
Lantas bagaimana menghentikan kezaliman tersebut. Banyak solusi yang ditawarkan . diantaranya, ada yang mengatakan bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari pendidikan. Ada juga yang berpendapat bahwa pelakunya saja yang diberi hukuman berat. Bisa pemiskinan atau hukuman pancung yang mematikan.
Pemberantasan korupsi melalui pendidikan memang sangat solutif. Namun, tentu bukan dalam perspektif pendidikan yang bermasalah seperti yang terjadi saat ini. Bagaimana mungkin berharap lahirnya manusia terpuji, jika pelaksana pendidikan juga melakukan tindakan korupsi. Tentu yang lebih tepatnya adalah melahirkan generasi-generasi korup seperti judul opini, Prof. DR. Korupsi, M. So. Serambi (23/4/2013).
Sistem pendidikan yang melahirkan pribadi-pribadi bertaqwa yang menjadikan halal-haram sebagai standar perbuatan wajib diterapkan. Sehingga lahirlah pribadi-pribadi yang sadar terhadap apa yang dilakukan. Kesadaran ini harus didukung dengan perangkat sistem lainnya, karena bagaimanapun manusia dibina, bisa saja melakukan kesalahan. Oleh karena itu, sistem hukum yang tegas harus seirama dengan arah gerak tujuan pendidikan. Apa yang diajarkan, itu yang diterapkan. Jika yang diajarkan korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan aturan Islam. Maka, hukuman yang diberikan adalah menurut sumber hukum dalam Islam.
Pemberian hukuman semata tidaklah tepat, tanpa ada perhatian pada sektor kesejahteraan. Pemberian sanksi akan berjalan baik ketika kesejahteraan terpenuhi. Kesejahteraan tidak akan dicapai bila diterapkan ekonomi yang tamak (kapitalisme). Kapitalisme ekonomi memiliki prinsip dan pilar-pilar ekonomi berbahaya, karena konsisten dalam memproduksi kemiskinan secara struktural. Prinsip-prinsip berbahaya adalah: (1) Kebebasan kepemilikan; (2) Laissez-faire- campur tangan pemerintah minimalis; (3) pertumbuhan ekonomi; (4) akumulasi modal sebagai kunci pertumbuhan (5) sistem upah besi. (Fika M Komara, 2013).
Peningkatan kesejahteraan dalam ekonomi Islam melalui mekanisme pendistribusian sumber-sumber ekonomi yang menjamin kebutuhan primer (basic needs) setiap individu secara menyeluruh, maupun kebutuhan skunder sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup di tengah masyarakat dengan gaya hidup tertentu. Mekanisme penguasaan tanah misalnya, secara alami akan mendorong pada pengelolaan, pemanfaatan dan seterusnya. inilah gambaran umum ekonomi Islam yang memperhatikan kesejahteraan setiap jiwa. Aplikasi sistem tersebut akhirnya kembali kepada Negara sebagai pihak yang secara legal untuk menerapkannya. Disinilah pentingnya penerapan Islam secara menyeluruh. Tanpa itu semua, mustahil kejahatan korupsi dapat dibendung. Bahkan, melahirkan para koruptor baru yang lebih mahir dan terlatih kompetensinya. WalLahu a’lam bi ash-shawab.[]
*PNS Pemkab. Aceh Barat Daya.
Email: dahrumdahrum@yahoo.co.id

Read More

Ketua BPK RI Hadiri Pertemuan Pimpinan Lembaga Negara

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Hadi Poernomo, menghadiri pertemuan konsultasi antar pimpinan lembaga negara  pada Jumat, 22 Maret 2013, di Istana Negara, Jakarta.
Pertemuan ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono, Ketua MPR, Taufiq Kiemas, Ketua DPR, Marzuki Ali, Ketua DPD, Irman Gusman, Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, dan Ketua Komisi Yudisial, Eman Suparman.
Agenda pertama pertemuan konsultasi antar pimpinan lembaga ini membahas mengenai acara pelepasan Ketua Mahkamah Konstitusi yang akan menyelesaikan masa baktinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Sedangkan agenda kedua, para pimpinan antar lembaga mendiskusikan, membicarakan dan mengukuhkan komitmen tekad bersama untuk merampungkan tugas-tugas para pimpinan lembaga tahun ini dan tahun depan sesuai dengan peran tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh konstitusi.
Topik bahasan pada agenda yang kedua ini, bagaimana kita semua bisa mengawal dan menyukseskan pemilu tahun 2014 yang proses dan persiapannya tengah berjalan, dengan harapan Pemilu tahun 2014 dapat berjalan dengan lancar, aman, tertib dan demokratis. Para pimpinan lembaga negara menyadari ada dua kelompok yang sangat penting untuk membuat pemilu tahun 2014 berjalan lancar, aman, tertib, dan demokratis, yang pertama yaitu para elite politik termasuk politisi yang harus bisa memberi contoh dan ikut menjalankan kompetisi dengan sehat,  dan tidak melampaui kepatutannya, yang kedua adalah partisipasi dan dukungan seluruh rakyat Indonesia.
Selanjutnya, pertemuan tersebut juga membahas dan mendiskusikan mengenai segitiga bernegara yang penting, yaitu politik, ekonomi,dan keamanan. Di bidang ekonomi, para pimpinan lembaga negara mendiskusikan hal yang bersifat strategis, dengan terus menjaga pertumbuhan ketika resesi global masih belum pulih, APBN dan APBD harus tepat sasaran dan tidak boleh terjadi penyimpangan, serta masalah yang fundamental seperti stabilitas harga komoditas pangan.
Di bidang politik, para pimpinan lembaga ingin demokrasi tetap berada di dalam koridor konstitusi dengan tidak meninggalkan pranata hukum yang harus di patuhi, serta mengangkat pentingnya regularitas demokrasi.
Sedangkan di bidang kemanan, para pimpinan lembaga sepakat agar keamanan di seluruh wilayah Indonesia lebih ditingkatkan, kemanan ini termasuk kondisi sosial, dan stabilitas sosial. Apabila kehidupan ekonomi, politik dan keamanan bisa dilaksanakan dengan baik maka tujuan akhirnya adalah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Read More

Wakil Ketua BPK Jelaskan Pemeriksaan Manajemen Kepegawaian

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri menjelaskan tujuan pemeriksaan manajemen kepegawaian secara nasional di hadapan para Kepala Perwakilan BPK, kepala auditorat, para pengendali teknis, ketua tim pemeriksa, dan para auditor BPK, pada 5 September 2012, di Hotel Mercure, Jakarta. Penjelasan dan pengarahan ini dilakukan dalam rangka Sosialisasi Persiapan Pemeriksaan Kinerja atas Penetapan Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mulai dilakukan pada September 2012 ini.

Read More

Serah Terima Tugas Anggota III BPK

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Hasan Bisri yang juga menjabat sebagai Plt. Anggota III BPK melaksanakan serah terima tugas dan tanggung jawab kepada Anggota III BPK yang baru dilantik, Agung Firman Sampurna, pada Kamis, 3 Mei 2012, di Bogor.

Read More

Ketua BPK Pimpin Rapat Pembahasan Perkembangan E-Audit

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Hadi Poernomo, memimpin rapat pembahasan perkembangan E-Audit pada Senin 27 agustus 2012 di Kantor BPK RI, Jakarta.
Pembahasan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal BPK, Hendar Ristriawan, Kaditama Revbangdiklat, Daeng M Nazier, Auditor Utama KN V, Heru Kresna Reza, Auditor Utama KN VI, Sjafrudin Mosii, Auditor Utama KN VII, Abdul Latief,  serta Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, Bali, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur.

Read More

'Nunun Siapkan Peluru Tembak Miranda'

Oleh: Soemitro

INILAH.COM, Jakarta – Nunun Nurbaetie siap ‘buka-bukaan’ mengenai peran Miranda Swaray Goeltom dalam kasus suap pemenangan Miranda sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004.
Nunun yang kini menjadi tersangka kasus tersebut akan menyampaikan peran Miranda jika diperiksa Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). "Nanti saja, kalau sudah dapat pemeriksaan baru kita bicara," ujar pengacara Nunun, Ina Rachman, usai koordinasi dengan KPK mengenai kondisi kesehatan kliennya dan rencana pemeriksaan yang akan dilakukan KPK, Kamis (22/12/2011) sore.

Read More