KAJIAN HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan NOTA DINAS No.283/ND/XVIII.PLG/11/2010 perihal permohonan kajian hukum atas temuan pemeriksaan pendapatan Provinsi Sumatera Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.  Tim Auditor hanya menilai selisih harga tanpa melihat prosedur yang terjadi di awal saat diadakannya kerjasama dengan pihak ketiga tentang Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. BJLS (Bayu Jaya Lestari Sukses) berdasarkan No. 10/SPK/IV/2002 dan No. KB-01/BJLS/IV/2002 tanggal 8 Mei 2002 tentang Pembangunan Kompleks Terpadu di Areal Taman Ria Sriwijaya dan
Sekitarnya, yang pada intinya berisi sebagai berikut:

a.  Tujuan kesepakatan bersama tersebut adalah pengembangan pembangunan areal seluas 56.217 m² yang merupakan kawasan Taman Ria Sriwijaya menjadi kawasan terpadu berupa mall, hotel bintang empat, kantor toko (kanto) dan fasilitas perparkiran;

b. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menunjuk PT.BJLS untuk membangun, membiayai, mengoperasikan dan mengelola gedung pusat perbelanjaan, hotel bintang empat dalam jangka waktu tertentu dan memasarkan kantor toko.

Alasan :

Pemberian hak Pengelolaan Lahan sebagaimana tercantum dalam perjanjian seharusnya tetap mengikuti kesepakatan awal dan aset tetap menjadi milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi untuk  melakukan kesepakatan kerjasama harus mengacu kepada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang : Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada Tanggal 24 September 1960 di Jakarta yang dimuat di Lembaran Negara : LN 1960/104; TLN NO. 2043 pada Pasal 2. yang berbunyi :

(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi

kekuasaan seluruh rakyat.

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang

merdeka berdaulat, adil dan makmur.

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakatmasyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

2.      Tim Auditor seharusnya menelusuri maksud dan tujuan PT BJLS untuk menguasai aset negara (dhi. Pemerintah Provinsi) secara melawan hukum sebelum masa perjanjian itu berakhir (selama 25 tahun), tetapi sudah dibuatkan sertifikasi atas aset yang menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Alasan :

Dalam point (d) PT. BJLS seharusnya memberikan kontribusi kepada Pemerintah Provinsi setelah aset yang dikelola beroperasi, yakni pada tahun ke-2 (setahun setelah beroperasi).

Dalam poin (e) seharusnya PT BJLS menyadari kalau aset tersebut sebenarnya masih milik Pemerintah Provinsi (halaman TP 5.1 dan 5.2) dan tidak melakukan tindakan seperti tidak membeli tanah yang masih dalam status kerjasama (HPL), dalam pengertian tanah atau aset daerah tersebut tidak boleh berpindahtangan, karena setelah selesai masa pengelolaan (HPL/Sewa) seharusnya aset atau tanah tersebut kembali kepada pihak Pemerintah Provinsi.

3.      Pada saat pemeriksaan Tahun Anggaran 2003 berdasarkan Hasil Pemeriksaan No.83a/S/XIV.2/04/2004 tertanggal 30 April 2004 Tim Auditor hanya melihat/menilai Piutang atas Penjualan Lahan Taman Sriwijaya sebesar Rp20.667.180.000,00 yang tidak dilampirkan dalam Lampiran Perhitungan APBD tanpa menanyakan atau menelusuri sebab-sebab tidak dilampirkannya dalam Lampiran Perhitungan Anggaran, sehingga pemeriksaan tidak bisa menemukan hasil yang maksimal (kerugian negara/daerah).

Alasan :

Piutang yang tak dilampirkan dalam Laporan Perhitungan Anggaran yang sangat signifikan seharusnya Tim Auditor memperoleh kepastian sebab musabab tidak dilampirkannya. Kemudian dalam klausul AKIBAT Tim Auditor menampilkan varian angka yang berbeda-beda sebagaimana tertuang dalam judul. Potensi yang disajikan di point (b) sejumlah Rp19.471.331.000,00, kemudian di point (d) sejumlah Rp20.667.180.000,00 dan terakhir di point (e) yang memuat Aset BOT minimal sebesar US$24.293.763.

4.      Pada saat pemeriksaan Tahun Anggaran 2004 Tim Auditor hanya melihat/menilai sisi belum dicantumkannya dalam Neraca (minimal) sebesar Rp107.342.500.000,00

Alasan :

Pencantuman angka minimal pada Neraca belum menunjukkan angka yang pasti, sehingga banyak kemungkinan bisa terjadi, seperti posisi kredit/debet plus atau minus, sisi pelaporan yang belum lengkap karena dokumen pertanggungjawaban belum lengkap/selesai dibuat/disusun. Di sisi yang lain mestinya terlihat/tercatat pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) agar angka ini tidak raib/hilang.

Pendapat Akhir :

Atas analisa tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.      Ketidakcermatan Tim Auditor atas permasalahan yang timbul dapat dikenakan sanksi hukum (teguran lisan/tertulis), kemungkinan Tim Auditor tidak sepenuhnya menggunakan JUKLAK atau JUKNIS atau mengabaikan JUKLAK atau JUKNIS yang ada.

2.      Perlunya ditindaklanjuti untuk memperdalam atas masalah tersebut terhadap adanya kemungkinan Tim Auditor ‘bermain mata’ dengan pihak AUDITEE., karena tidak tuntasnya permasalahan Aset Negara/Daerah yang lepas ke tangan PIHAK SWASTA yang seharusnya tidak boleh terjadi sebagaimana menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang : Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

3.      Kemungkinan (indikasi kerugian negara) bukan cuma melibatkan Pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Gubernur, Sekretaris Daerah , melainkan juga Pihak DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan pihak lain seperti BPN.

4.      Seluruh masalah/kasus ini harus dilakukan INVESTIGASI dengan waktu dan biaya yang memadai.

Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.