PENGELOLAAN BARANG DAERAH YANG DIPINJAMPAKAIKAN TIDAK SESUAI KETENTUAN

KONDISI
Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2008 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah telah meminjamkan Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4 sebanyak 9 unit dan Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2 sebanyak 1 unit kepada instansi/kantor di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Hasil pemeriksaan atas dokumen Berita Acara Pinjam Pakai Kendaraan diketahui bahwa peminjaman kendaraan bermotor tersebut sejak tahun 2006 dan tidak menyebutkan jangka waktu peminjampakaian itu berakhir. Selain itu juga tidak menyebutkan tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan yang ada. Hasil konfirmasi kepada Bagian Umum dan Perlengkapan diketahui bahwa Berita Acara Pinjam Pakai Kendaraan yang ada hanya sebanyak 7 unit dengan rincian sebagai berikut :
No. No.Polisi Jenis Kendaraan Merek Kendaraan Instansi Peminjam BA Pinjam Pakai
1 BE 2205 DZ Roda empat Kijang Standar Th. 2003 Pengadilan Agama Ada
2 BE 2305 DZ Roda empat Kijang Standar Th. 2004 Kodim Ada
3 BE 2341 DZ Roda empat Toyota Avanza Th. 2005 Pengadilan Negeri Ada
4 BE 1150 DZ Roda empat Sedan Vios Th. 2005 Polres Ada
5 BE 2000 DZ Roda empat Toyota Avanza Th. 2006 Samsat Ada
6 BE 9379 DZ Roda empat Pick Up Nissan Frontier Th. 2006 BNK Ada
7 BE 2376 DZ Roda empat Kijang Inova Th. 2006 Kejaksaan Negeri Ada
8 BE 2438 DZ Roda empat Toyota Avanza Th. 2007 Waka Polres Tidak Ada
9 BE 4956 DZ Roda empat Truck Isuzu Th. 2007 Kodim Tidak Ada
10 BE 6419 DZ Roda dua Honda Revo Th. 2007 BAZ Tidak Ada

KRITERIA
Hal tersebut diatas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah Nomor 17 Tahun 2007 pada Pasal 35 :
a. Ayat (4) : Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
b. Ayat (5) : Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
1) pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
2) jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan;
3) jangka waktu peminjaman;
4) tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
5) persyaratan lain yang dianggap perlu.

AKIBAT
Hal ini mengakibatkan pinjam pakai Kendaraan Dinas kepada instansi di luar Pemerintah Daerah tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

SEBAB
Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan tidak cermat dalam pengelolaan Barang Daerah.


KOMENTAR INSTANSI :
(terlampir)